Palembang, Sumatera Selatan,Jelajahekspres.com – Di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital yang menyasar sektor keuangan, Polda Sumatera Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumsel mengambil langkah strategis dengan memperkuat sinergi nasional.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memberantas berbagai modus penipuan berbasis teknologi, termasuk scam berlapis kecerdasan buatan (AI), pinjaman online ilegal, dan investasi bodong yang kian meresahkan masyarakat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional di tengah pesatnya transformasi digital.
Pertemuan penting antara kedua lembaga tersebut berlangsung di Markas Polda Sumsel, Palembang, beberapa waktu lalu.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., secara langsung menerima audiensi dari Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, beserta jajarannya.
Agenda pertemuan ini tidak hanya sebatas silaturahmi kelembagaan biasa, melainkan menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam merespons eskalasi kejahatan keuangan digital yang saat ini tengah menjadi ancaman serius di berbagai daerah.
Dalam diskusi tersebut, OJK mengusulkan sebuah terobosan baru berupa pencanangan “Gerakan Sumsel Berantas Scam”.
Program ini dirancang untuk melibatkan edukasi publik secara masif, serta menggelar konferensi pers bersama sebagai bentuk transparansi informasi dan upaya pencegahan dini kepada masyarakat.
Kapolda Sumsel menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan dukungan penuh institusinya. “Kami siap mendukung penuh gerakan ini.
Dengan landasan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, kami berkomitmen melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital,” tegas Irjen Pol Sandi Nugroho.
Pertemuan tersebut juga menyoroti secara khusus penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kini mulai dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
Beberapa modus yang mengemuka antara lain adalah rekayasa suara untuk meniru korban atau kerabatnya, manipulasi identitas digital, serta serangan phishing yang memanfaatkan kebocoran data pribadi.
Kondisi ini dinilai membutuhkan respons cepat dan terukur dari aparat penegak hukum serta regulator sektor jasa keuangan.
Menghadapi kompleksitas modus kejahatan tersebut, Polda Sumsel dan OJK sepakat untuk menjadikan peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para penyidik, sebagai prioritas utama.
OJK menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh dalam bentuk penyediaan saksi ahli di pengadilan, program edukasi keuangan kepada publik, serta koordinasi teknis dalam setiap proses penanganan perkara yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Sinergi antara Polda Sumsel dan OJK adalah langkah strategis untuk menekan angka penipuan keuangan digital.
Persoalan ini bukan hanya isu lokal atau daerah semata, tetapi merupakan bagian integral dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kombes Pol Nandang.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor ini, Polda Sumsel berharap agar upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan digital dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak luas bagi perlindungan masyarakat.
Kerja sama ini diharapkan mampu membangun ekosistem keuangan digital yang lebih aman dan terpercaya di wilayah Sumatera Selatan.
Dengan langkah konkret yang telah disepakati, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi dan pinjaman online yang tidak masuk akal.
Sinergi antara aparat penegak hukum dan otoritas keuangan ini menjadi tameng baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan digital yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.(red).
